Email : uin@ar-raniry.ac.id | Telpon : +651-7557321

Fiqh Era Alkhulafā’ alRāsyidūn Studi Ijtihād Ṣaḥābah Sebagai Pribadi dan Penguasa pada Kasus Zakat

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah meluluskan Mursyid (15030570-3) sebagai Doktor ke 40 Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Dalam sidang terbuka Promosi Doktor pada hari Selasa (28/09/16) bertempat di Aula pascasarjana UIN Ar-Raniry Lantai III. Beliau mempertahankan Disertasi yang berjudul “Fiqh Era Al-khulafā’ al-Rāsyidūn (Studi Atas Ijtihād Ṣaḥābah Sebagai Pribadi dan Penguasa pada Kasus Zakat)”.

Dr. Mursyid, M. H.I merupakan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pada sidang terbuka tersebut Dr. Mursyid, M. H.I mendeskripsikan tentang disertasinya yang berjudul “Fiqh Era Al-khulafā’ al-Rāsyidūn (Studi Atas Ijtihād Ṣaḥābah Sebagai Pribadi dan Penguasa pada Kasus Zakat)”.sebagai berikut :

Bagaimana pemisahan/pengkategorian antara ijtihād ṣaḥābah sebagai pribadi (ulama’) dan ijtihād ṣaḥābah sebagai penguasa (umara’). Untuk itu perlu dikaji kriteria ṣaḥābah yang termasuk dalam kategori mujtahid pada era al-khulafā’ al-rāsyidūn, kasus-kasus apa saja yang muncul dalam bidang zakat, bagaimana pemisahan antara ijtihād ṣaḥābah sebagai pribadi (ulama’) dan ijtihād ṣaḥābah sebagai penguasa (umara’) dalam kasus zakat.

Maka Dr. Mursyid, M. H.I melakukan studi kepustakaan (library research)dengan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Dari penelaahan literatur ini, diperoleh data yang dikehendaki untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Pada tahap pendahuluan, data yang terkumpul diklasifikasi berdasarkan masalah yang dibahas. Tahap selanjutnya, data diidentifikasi dan dianalisis secara kualitatif.Pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini, terdiri atas dua, yaitu; pendekatan mayor dan pendekatan minor. Untuk pendekatan mayor, digunakan uṣūl fiqh. Adapun pendekatan minornya adalah pendekatan sejarah dan sosiologi. Pendekatan uṣūl fiqhdigunakan untuk menganalisis ijtihād ṣaḥābah pada bidang zakat. Sedangkan pendekatan historis dan sosiologis digunakan untuk menganalisisijtihād ṣaḥābah dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah atau keadaan sosial tertentu yang mengitarinya.

Dari hasil penelitian terhadap berbagai sumber terkait dengan permasalahan disertasi, dapat dikemukakan bahwa tidak semua ṣaḥābah merupakan mujtahid. Ṣaḥābah yang memiliki kualifikasi sebagai mujtahid adalah ṣaḥābah yang memiliki fatwa pribadi dalam bidang hukum Islam. Dalam hal ini terdapat tiga kelompok mujtahid, yaitu kelompok pertama disebut al-mukthirūn (kelompok ṣaḥābah yang memiliki banyak fatwa), kelompok kedua disebut al-mutawassiṭūn (ṣaḥābah yang jumlah fatwanya pertengahan) kelompok ketiga, disebut muqillūn (ṣaḥābah yang jumlah fatwanya sedikit).

Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat banyak kasus baru di bidang zakat yang muncul pada era al-khulafā’ al-rasyidūn yang telah diselesaikan persolan hukumnya oleh para ṣaḥābah. Di samping kasus zakat yang baru muncul pada masa ṣaḥābah, juga terdapat beberapa kasus zakat yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur’ān dan Ḥadīth. Akan tetapi hasil ijtihad ṣaḥābah yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur’ān dan Ḥadīth tersebut berbeda dengan ketentuan lahiriyah teks Al-Qur’ān dan Ḥadīth, seperti al-mu’allafatu qulubuhum, zakat kuda, zakat budak, zakat perhiasan, sanksi bagi orang yang enggan membayar zakat, dan niṣāb. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa ṣaḥābah nampaknya memandang bahwa zakat bukanlah ibadah mahḍah (ibadah khusus yang tidak berlaku ijtihād padanya) akan tetapi merupakan haq al-māl (ibadah ghairu mahḍah), yaitu yang termasuk dalam ruang lingkup wilayah ijtihād.

Dalam melakukan ijtihād di bidang zakat, para ṣaḥābah terbagi dalam 3 kelompok/tingkatan, yaitu kelompok penguasa (umara’), yaitu ṣaḥābah yang berijtihād di bidang zakat dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, kelompok ṣaḥābah yang berijtihād secara kolektif (mujtahid jamā’i) dan kelompok ṣaḥābah yang berijtihād secara individu (mujtahid fardi) yaitu ṣaḥābah yang berijtihād di bidang zakat dalam kapasitasnya sebagai ulama’. Selanjutnya ijtihād tentang zakat pada era al-khulafā’ al-rasyidūn lebih banyak dilakukan/dipraktekkan oleh ṣaḥābah dalam kapasitasnya sebagai pemerintah (umara’) sementara ijtihād ṣaḥābah sebagai pribadi (ulama’) minim dilakukan.(ar)

 

0 Komentar